Upaya hukum pengelola rental mobil Terhadap Tunggakan Nasabah

Pertanyaan
Bagaimana upaya hukum bagi pihak rental mobil jika customernya mempunyai tunggakan hutang pemakaian mobil tersebut yang belum belum dibayar, atau dibayar sebagian, sementara pihak rental mobil hanya mempunyai jaminan sepeda motor dan stnknya besrta KTP customer? apakah kita dapat menjual jaminan customer untuk pelunasan hutangnya tsb?

Jawaban:
Dalam praktek bisnis pengelolaan rental mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam kasus ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil (penyewa).
Setiap bisnis penyewaan mobil selalu disertakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Sehingga, sebelum pertanyaan tersebut dapat dijawab, sebaiknya kita meneliti kembali seluruh isi perjanjian tersebut, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul. Walau demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut, telah memberikan suatu hubungan hukum sewa-menyewa.
Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “ Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya.” Hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, atau melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana dengan jaminan motor, stnk dan ktp penyewa (dalam hal ini disebut oleh penanya sebagai customer)? Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak bisa dilakukan dalam tanya jawab yang singkat ini, karena harus diperhatikan mengenai teori jaminan dalam hukum jaminan, yaitu Gadai, Jaminan Fidusia maupun Hak Tanggungan, akan tetapi prinsipnya adalah, suatu jaminan tidak dapat diberikan tanpa adanya suatu pernyataan yang nyata-nyata secara tegas. Atau dengan kata lain, tiada dapat disebut suatu jaminan bagi pengelola mobil rental terhadap motor, stnk dan ktp dari penyewa, akan tetapi dalam praktek litigasi, dokumen tersebut mempunyai peran yang penting bagi pengelola rental dalam mendukung permohonan sita jaminan dalam gugatan ingkar janji. Oleh karenanya, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengelola rental dapat melakukan teguran kepada penyewa mengenai pembayaran yang belum dilakukan, melakukan penarikan atas kendaraan yang disewakan, melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut.

Demikian semoga bermanfaat.

Advokat : Syahril Parlindungan Marbun, S.H.
Advokat dan Mediator dari Pusat Mediasi Nasional (PMN)
Personal Website di http://www.marbunlaw.com
Nomor telepon : 08161437568.