Pengajuan Gugatan

Pertanyaan : Apakah gugatan bisa diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat, jika alasannya adalah tidak mampu dalam biaya transportasi?

Jawab :
Prinsipnya, pengajuan gugatan ke Pengadilan mengacu kepada azas “Actor Sequitor Forum Rei” yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, azas ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara adalah pengadilan di wilayah mana Tergugat berkediaman tetap/bertempat tinggal. Azas ini menerangkan soal kewenangan relatif pengadilan/Distributive Van Strafrechtmacht. Jika mengacu kepada azas tersebut, maka pengajuan gugatan haruslah diajukan ke wilayah pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
Tetapi, menurut Pasal 118 ayat 4, dikatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ke wilayah tempat kediaman Penggugat apabila :
  1. Tempat tinggal / tempat kediaman Tergugat tidak dikenal/tidak diketahui ;
  2. Ada tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, maka gugatan dapat diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat tinggal yang ditentukan dalam akta tersebut. Jika ditujukan tempat wilayah / domisili penggugat, maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah Penggugat bertempat tinggal.
Azas tersebut juga dapat dikecualikan dalam hal gugatan perceraian, apabila :
  1. Tergugat berkediaman di luar negeri. Berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 63 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dalam hal Tergugat berkediaman di luar negeri, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah kediaman Penggugat, dan Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut, menyampaikan gugatan kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
  2. Tidak diketahui alamat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 207 KUHperdata, dalam hal Tergugat tak mempunyai tempat tinggal, atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan Negeri tempat kediaman si-isteri sebenarnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan di wilayah kediaman Penggugat hanya bisa diajukan apabila alamat Tergugat tidak dikenal/tidak diketahui atau Tergugat berkediaman di luar negeri. Namun apabila alamat tempat tinggal/ Kediaman Tergugat di ketahui, gugatan harus diajukan ke pengadilan di wilayah mana Tergugat tersebut bertempat tinggal/berkediaman tetap.
Terhadap Penggugat yang mempunyai masalah dengan biaya transportasi, maka Penggugat dapat meminta bantuan hukum dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan pada wilayah tempat kediaman Tergugat, untuk mewakili Penggugat berperkara dalam wilayah Pengadilan kediaman Tergugat. Sehingga Tergugat tidak perlu bolak balik ke Pengadilan, karena sudah diwakilikan oleh advokat dari Posbakum Pengadilan. Kewenangan Advokat Posbakum untuk mewakili Penggugat yang meminta bantuan hukum ke mereka, diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara gratis pada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang No.16 Tahun 2011. Dengan demikian, Penggugat tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya transportasi, karena bisa diwakilkan oleh advokat dari posbakum pengadilan di wilayah mana suami berdomisili/bertempat tinggal.

Nama Advokat : Sarah Serena
Nomor Induk Advokat : E. 001249