Eksekusi Putusan MA pada Kasus Hubungan Industrial


Penanya : abu.faura

[ ? ] Saya sudah mendapat salinan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perkara saya melawan sebuah perusahaan Pelayaran per tanggal 20 Februari 2009. Tapi saat ini saya belum menerima kabar apa-apa baik dari pengacara serikat pekerja maupun Tim Eksekusi Pengadilan. Langkah apa yang seharusnya saya buat? Terima kasih

Jawaban:
Pertama-tama langkah yang terbaik adalah anda segera menghubungi tim pengacara serikat pekerja yang menjadi kuasa hukum anda mengenai pelaksanaan isi putusan yang wajib dijalankan oleh perusahaan pelayaran tersebut. Apakah perusahaan pelayaran tersebut bersedia untuk menjalankan isi putusan secara sukarela ataukah tidak. Apabila tidak maka pihak yang dimenangkan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara, dimana sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan memerintahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan disebut dengan Aanmaning. Setelah aanmaning diberikan secara patut dan yang diperintahkan tetap tidak bersedia memenuhi, barulah eksekusi dapat dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah proses eksekusi adalah sebagai berikut:
A. Pengajuan Permohonan Teguran (Aanmaning)
Permohonan diajukan secara tertulis yang memuat identitas para pihak, amar putusan yang diminta dieksekusi, alasan mengajukan permohonan dengan melampirkan salinan putusan yang pernah dikeluarkan seperti: anjuran lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi, serta relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.
Setelah semua persyaratan dipenuhi, Ketua Pengadilan Negeri akan mengirimkan aanmaning/teguran kepada pihak yang kalah, yang isinya memanggil yang bersangkutan menghadap Ketua Pengadilan untuk diberi peringatan agar memenuhi isi putusan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8(delapan) hari (Pasal 196 HIR).

B. Pelaksanaan Sita Eksekusi
Setelah aanmaning dilaksanakan dan pihak yang kalah tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan pengadilan, maka pihak pemohon eksekusi dapat meminta pengadilan untuk meletakkan sita eksekusi secara tertulis dengan memuat identitas para pihak, isi putusan yang diminta dilaksanakan dan obyek baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimintakan diletakkan sita eksekusi.

C. Pelaksanaan Lelang
Setelah sita eksekusi dilaksanakan, maka terhadap obyek yang disita dapat dilaksanakan lelang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang selanjutnya dimintakan bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang meliputi wilayah pengadilan tersebut untuk melaksanakan lelang. Apabila hasil penjualan barang diperkirakan telah memenuhi jumlah tuntutan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan, maka penjualan barang harus dihentikan. Apabila masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dasar Hukum:
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Semoga bermanfaat. Salam,

Alfin Sulaiman - Sulaiman & Widjanarko Attorneys at Law
N.I.A. : 08.10971

Kerjasama DPC Peradi Jakarta Selatan Selaku Mitra
Konsultasi Hukum Online.com
Category : Perburuhan & Tenaga Kerja