Konflik Organisasi Advokat : Runtuhnya Cita-Cita Kewibawaan & Kemandirian Profesi Advokat


Dalam acara talkshow menjelang perhelatan pemilu pilpres di sebuah stasiun televisi, capres Jusuf Kalla mengomentari pertanyaan Indra Sahnun Lubis soal legitimasi keberadaan organisasi-organisasi advokat yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal profesi advokat yang sah. “Selesaikan sendirilah, masa menyelesaikan masalah orang lain bisa, menyelesaikan masalahnya sendiri tidak bisa?” ujar Jusuf Kalla.
Komentar Jusuf Kalla tentu saja membuat para advokat tersenyum kecut. Pasalnya undang-undang advokat telah mengatur soal eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Advokat diberikan kewenangan untuk melakukan self governing, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tidak dicampuri oleh pemerintah maupun keterlibatan lembaga negara lainnya.
Kebebasan dan kemandirian advokat diperlukan sebagai penopang terwujudnya sistem peradilan yang fair (fair trial), bebas dan tidak memihak (free and impartial tribunal), dimana semua itu hanya dapat terwujud apabila judicial process dilaksanakan secara berimbang dan adil dengan memberikan kebebasan dan kemandirian tanpa intervensi terhadap masing-masing law enforcers yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat.
Pengakuan akan kebebasan dan kemandirian yang diberikan oleh undang-undang terhadap profesi advokat bukannya tanpa batas. Disinilah peran organisasi sebagai institusi yang berfungsi untuk membina kualitas dan disiplin para advokat dalam menjalankan nilai luhur profesinya (officium nobile) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (justiciabellen). Keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparatur penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip due process of law enforcement. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya soal rule of law. Rule of law dalam hal ini adalah peraturan yang generally binding terhadap lembaga-lembaga negara, masyarakat dan yang internally binding sebagai legal ground pembentukan organisasi advokat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang Advokat dan Sejarah Konflik
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Advokat (UU Advokat) telah memberikan status yang jelas bagi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Undang-undang Advokat juga mengamanatkan pembentukan satu wadah tunggal bagi para Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU Advokat diberlakukan. Ide dasar dibentuknya wadah tunggal profesi advokat (single bar association) adalah keinginan untuk mempersatukan seluruh advokat ke dalam satu wadah yang solid dan profesional. Mengingat organisasi Advokat memiliki sejarah konflik yang cukup panjang sejak awal lahirnya organisasi advokat PAI (Persatuan Advokat Indonesia) (1963) yang merupakan cikal bakal Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang pendeklarasiannya dilakukan pada tahun 1964 dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Dukungan pemerintah terhadap Peradin sebagai wadah tunggal organisasi advokat diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) (3 Mei 1966).
Kemudian seiring perkembangan perjuangan Peradin yang semakin menajamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan rule of law, membuat hubungan Peradin dengan pemerintah Orba (1977-1978) menjadi tidak harmonis. Beberapa anggota Peradin yang telah menikmati kemapanan material sejak rezim Orba kemudian mengundurkan diri dan membentuk Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI).
Gejala berpalingnya pemerintah dari Peradin direfleksikan dengan izin pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) yang dipimpin Albert Hasibuan (1979). LPPH adalah salah satu underbow dari Golongan Karya, partai yang berkuasa saat itu, dan juga ditengarai dimaksudkan untuk menandingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dibentuk Peradin sebelumnya.
Keadaan tersebut berujung pada kondisi-kondisi yang semakin melemahkan eksistensi Peradin sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat di Indonesia. Keadaan tersebut terlihat pada peristiwa-peristiwa berikut:
  1. Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan perlunya dibentuk Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai wadah tunggal advokat, dan setelah melalui negosiasi yang panjang, Peradin akhirnya setuju dengan usulan pembentukan Ikadin sebagai wadah tunggal profesi advokat (10 November 1985).
  2. Pada tahun 1987 : Pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi para pengacara praktek. Pendirian IPHI didasarkan pada dikotomi antara “advokat” dan pengacara praktek.
  3. Beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan mempertegas perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan profesi hukum lainnya (1988).
  4. Tanggal 4 April 1989 sejumlah konsultan hukum, advokat, penasehat hukum, dan Pengacara Praktek mendirikan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
  5. Tanggal 27 Juli 1990 sekitar dua ratusan anggota Ikadin dari kubu Gani Djemat-Yan Apul, yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol menyatakan keluar dari Ikadin dan berikrar mendirikan organisasi advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
  6. Tanggal 8 April 1996 Ikadin, AAI, dan IPHI membentuk wadah kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang berfungsi sebagai wadah komunikasi organisasi advokat dalam rangka merencanakan pembinaan profesi advokat dan RUU Advokat.
  7. Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal 11 Pebruari 2002 membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menggantikan FKAI, dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia.
  8. Tanggal 18 Pebruari 2003 kelompok sarjana syariah mendirikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan
  9. tanggal 21 Desember 2004 dideklarasikan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah tunggal organisasi advokat guna memenuhi syarat UU Advokat.
  10. Deklarasi Pendirian Kongres Advokat Indonesia (KAI) (30 Mei 2008) sebagai wujud protes sebagian advokat yang menilai Peradi tidak dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, akuntabel, dan transparan.
Undang-undang Advokat ternyata tidak mampu meredam ‘syahwat’ konflik internal yang terjadi hingga hari ini. Semua pihak mengklaim sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat yang legitimate.
Konflik ini membuat lembaga negara seperti Pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung angkat bicara. Ini dipicu karena masing-masing organisasi advokat menarik keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut guna mengakui eksistensi masing-masing sebagai organisasi yang dianggap paling legitimate. Disadari maupun tidak, sikap ini jelas telah membunuh martabat dan wibawanya sebagai bagian dari sistem peradilan yang mandiri.
Puncaknya adalah terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 (SKMA) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak mengambil sumpah para calon advokat. Jika mau bersikap cerdas, terbitnya SKMA ini seharusnya dapat dijadikan momentum positif untuk mempersatukan organisasi advokat, meskipun pada satu sisi dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian profesi advokat yang telah diatur oleh UU.
Melihat begitu besarnya kewenangan para advokat dalam membentuk satu wadah tunggal, maka hanya kedewasaan serta kematangan para advokatlah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini secara jernih dan penuh keterbukaan. Langkah lain penyelesaian konflik organisasi advokat yang mengemuka adalah melakukan revisi terbatas UU Advokat, dengan melakukan penambahan pengaturan tentang tata cara pembentukan organisasi advokat, maupun merubah sistem single bar association yang dianut UU Advokat ke dalam sistem multi bar association sebagai suatu realita dan fakta sejarah sebagaimana pernah diusulkan Frans Hendra Winarta.
Penyelesaian yang integral komprehensif adalah mutlak sifatnya demi mereduksi segala macam potensi konflik dimasa yang akan datang. Karena jika tidak, maka Organisasi Advokat Indonesia akan terus terjebak pada konflik sektoral sempit dan tidak akan mampu menempatkan diri sebagai bagian dari penegak hukum profesional. Bersatulah Advokat Indonesia!

Alfin Sulaiman [ alfin.sulaiman@swadvocates.com ]
Advokat Pada Kantor Hukum Sulaiman & Widjanarko Attorneys at Law