PERADI Pasca Rakernas : Aktualisasikan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum

oleh: GABRIEL MAHAL, S.H.*
Tanggal 23 Juli – 24 Juli 2009 bertempat di Hotel Grand Melia, Jakarta, berlangsung Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kedua dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Pada hari pertama RAKERNA
S tersebut Ketua Umum PERADI, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang sah menurut UU Advokat dan PERADI merupakan organ negara yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsi negara dalam penegakan hukum (Sinar Harapan, 24/7/2009). Ketegasan dan kejelasan pandangan, pemahaman, sikap ini sangat penting dalam rangka menghilangkan keraguan-keraguan para advokat, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan profesi ini dalam satu wadah yang tentu diharapkan dapat berkembang kuat dan benar-benar dapat memainkan perannya sebagai salah satu organ negara dalam penegakan hukum. Hal ini juga meletakkan tanggung jawab di pundak PERADI dan setiap advokat untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan peran sebagai penegak hukum dalam realitas pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan tanggung jawab ini tidak gampang. Bahkan, berat dan penuh tantangan. Sebab, peran dan tanggungjawab itu diemban pada saat dan di tengah badai krisis penegakan hukum (law enforcement crisis) di negeri ini yang telah menimbulkan krisis kepercayaan dan konfidens publik pada hukum dan penegakan hukum yang dominan disebabkan krisis integritas dan krisis kredibilitas para penegak hukum, termasuk para advokat itu sendiri. Krisis ini menyebabkan hilangnya respek masyarakat terhadap profesi penegak hukum. Sementara di sisi lain kita menyakini betapa pentingnya peran profesi penegak hukum dalam mengaktualisasikan kesejatian predikat Negara Demokratis Hukum Indonesia. Penegak hukumlah yang memberi nafas kehidupan pada “law in the book” dalam aktualisasinya sebagai “law in action”. Penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas membuat “law in the book” itu menjadi hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas dalam “law in action”, betapapun buruknya “law in the book” itu. Sebaliknya, betapapun baik dan agungnya “law in the book”, tetapi ketika penegak hukumnya memiliki integritas dan kredibilitas yang buruk, maka hukum itu jadi buruk. Tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang kemudian tidak dapat menjadi tumpuan harapan untuk menjaga, menegakkan, dan mengembangkan peradaban, keadilan, dan membantu penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam relasi antara sesama warga masyarakat, maupun dalam relasi antara warga masyarakat dengan negara. Hukum yang buruk ini tidak dapat diharapkan dapat menciptakan suatu civilized society, yakni suatu masyarakat yang antara para individunya saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya, dan tidak pula dapat menciptakan suatu decent society, yakni suatu masyakat yang institusi-institusi dalam masyarakat itu, termasuk institusi negara, menghormati dan menghargai hak-hak setiap warganya. Penegasan PERADI sebagai organ negara yang memiliki peran dan tanggung jawab penegakan hukum dilakukan di tengah badai krisis yang menghantam profesi penegakan hukum itu, termasuk profesi advokat. Hantaman badai krisis itu tidak dari luar atau dari masyarakat, sekalipun para penegak hukum adalah produk masyarakat. Hantaman badai krisis itu justru muncul dari krisis integritas dan kredibilitas profesi penegakan hukum itu sendiri. Dari perspektif ini penegasan PERADI harus juga dibaca dan dipahami sebagai penegasan komitmen PERADI dan para advokat sebagai penegak hukum untuk mengatasi, menyembuhkan dan memulihkan luka krisis integritas dan kredibilitas dalam dirinya sebagai profesi yang kita amini sebagai Officium Nobile. Inilah yang pertama dan seharusnya jadi prioritas PERADI pasca acara RAKERNAS itu dan merupakan panggilan (a calling) setiap advokat yang bernaung di bawah PERADI. Sebab, hanya dengan pertama-tama membangun profesi advokat yang profesional, dan memiliki integritas dan kredibilitas kita dapat menjalan kesejatian peran dan tanggung jawab advokat sebagai organ negara dalam penegakan hukum. Hanya dengan itu kita dapat membangun kepercayaan dan konfidens publik (public trust & confidence) atas peran advokat sebagai penegak hukum yang kemudian menimbulkan respek masyarakat terhadap profesi advokat itu sebagai Officium Nobile. Adakah ini jadi prioritas PERADI dan kesadaran setiap advokat PERADI?! REKERNAS PERADI ini (yang tidak saya ikuti karena bukan utusan DPC PERADI dan tidak pula dapat undangan) mengingatkan saya pada All Florida Bar Conference yang merupakan pertemuan rutin paruh tahun pada tanggal 15 – 18 Januari 2002 di Hyatt Regency, Miami. Tentu saya juga tidak ikut konferensi ini karena saya bukan lawyer anggota Bar di Florida. Konferensi ini difokuskan pada satu agenda yakni “Dignity in Law Program”. Agenda ini lahir dari keprihatinan para advokat akan salah persepsi (misperception), citra buruk dan krisis kepercayaan publik pada profesi advokat. Agenda ini ditujukan untuk membangun kembali citra dan kepercayaan publik pada profesi advokat ini. Demikian para advokat secara proaktif melaksanakan apa yang disebut sebagai “Dignity in Law Campaign”. Kampanye ini tidak hanya melibatkan para advokat, tetapi juga penegak hukum lainnya, seperti para hakim. Saya masih mencatat apa yang dikemukakan Bar President Tod Aronovitz waktu itu, "Most lawyers and judges are proud of our profession and are dismayed by unwarranted attacks.” Pada bagian lain Aronovitz katakan, "It's time to draw a line in the sand and to state that we comprise a unique profession and that we won't accept unjustified criticism any longer." Pernyataan Aronovitz ini tentu didasarkan pada keyakinan pada profesi advokat itu sendiri memiliki integritas dan kredibilitas, sehingga dia tegaskan bahwa para advokat tidak lagi dapat menerima kritikan-kritikan yang tidak beralasan atas profesi advokat itu dengan segala perannya. Dalam kampanye tersebut setiap aktivitas positif konstruktif yang sudah dan sedang dilakukan advokat baik secara individu, maupun secara kelompok diekspos ke publik sehingga publik mengetahui peran positif konstruktif yang telah dijalankan advokat dalam membantu dan membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. “We are getting the message out to all Floridians about the great work lawyers and judges do every day for their clients, in the courtrooms, and in the community,” begitu kata Aronovitz saat itu. RAKERNAS PERADI dan ingatan pada Konferensi pada advokat di Florida itu menimbulkan kerinduan, impian dan harapan dalam diri saya mengenai PERADI yang akan melakukan hal serupa “Dignity in Law” ini sebagai bagian upaya mengaktualisasikan peran dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum yang telah dipertegas dalam RAKERNAS PERADI itu. Bilakah?!

*
*) Advokat AAI - PERADI