Profesi Advokat & Praktek Tirani


Gabriel Mahal @ Facebook

Ketika baca pengumuman pembubaran PERADI di Media Indonesia (8/6/2009) lalu, saya teringat pandangan politisi, kritikus, novelis, dan penyair Inggris, Edward G. Bulwer-Lytton (1803-1873). Lytton katakan, “when people have no other tyrant, their own public opinion becomes one.”

Pengumuman itu berisi opini dari pihak-pihak pembuat pengumuman. Dimuat di Media Indonesia sehingga opini berada dalam ranah opini publik yang dapat membangun opini publik yang menurut Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris tahun 1800-an, secara umum merupakan sentimen publik. Dalam perspektif Disraeli ini, membangun suatu opini publik merupakan upaya untuk membangun sentimen publik. Sentimen publik terhadap apa?! Ya, tidak lain terhadap isi pengumuman itu yang intinya pembubaran PERADI.

Dimuatnya pengumanan itu di media massa, mengutip Oscar Wilde, penyair dan novelis Irlandia, dapat dilihat sebagai upaya mengorganisasikan ketidakpedulian masyarakat terhadap PERADI, dan mengelevasi ketidakpedulian itu pada “the dignity of physical force” berupa bubarnya PERADI.

Kembali ke pandangan Lytton di atas, sejak lahirnya Era Reformasi tidak ada lagi praktek tirani di negeri ini. Tidak ada kekuasaan negara bersifat tirani yang sewenang-wenang membubarkan suatu organisasi masyarakat.

Mengikuti pandangan Lytton, ketika tidak lagi ada kekuasaan tirani dalam masyarakat Indonesia dalam Era Reformasi itu, maka opini kelompok masyarakat yang dipublikasikan itu jadi tirani yang menghendaki pembubaran suatu organisasi tanpa peduli dan menghargai hak-hak anggota masyarakat lainnya.

Lepas dari perdebatan hukum sah tidaknya, ada tidaknya wewenang mengumumkan pembubaran PERADI itu, tindakan mengumumkan pembubaran PERADI itu sendiri telah mengabaikan penghargaan terhadap hak-hak setiap advokat yang berada di bawah PERADI. Pembubaran PERADI itu merupakan hak setiap advokat yang jadi anggota PERADI sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI.

Pertanyaan reflektifnya adalah: bagaimana mungkin kita mulai membangun suatu organisasi advokat dengan mengabaikan penghargaan terhadap hak setiap advokat yang jadi anggota PERADI itu?

Tidak adanya penghargaan dan perendahan hak anggota suatu komunitas hanya terjadi dalam “undecent society” – dimana institusi dalam masyarakat (baca: organisasi profesi advokat) menghargai dan menghormati hak-hak para anggotanya. Komunitas advokat sebagai suatu masyarakat profesional yang kita sebut sebagai “officium nobile” itu adalah suatu “decent society” yang menghargai dan menghormati hak-hak anggotanya.

Lebih daripada itu, profesi advokat sebagai “officium nobile” di dalamnya terkandung panggilan tugas dan tanggung jawab untuk melawan segala bentuk praktek tirani di negeri ini. Ketika profesi advokat itu sendiri melakukan praktek tirani apapun bentuknya, maka profesi itu kehilangan kesejatian kehormatan dan kemuliaannya.

Pertanyaan kita: bagaimana mungkin kita dapat membangun suatu organisasi advokat yang kredibel, profesional, memiliki integritas, dan dapat membangun dan menegakkan profesi advokat sebagai “officium nobile” itu ketika kita sendiri telah memulainya dengan mengkianati kehormatan dan kemuliaan profesi itu dengan melakukan praktek tirani? Maka, wajar dan waras ketika saya dan Anda tidak bereaksi apa-apa atas pengumuman itu, selain prihatin.*

* Advokat & Penyair