Konsultasi Hukum Online

Sampaikan pertanyaan anda seputar hukum, melalui email dpc.peradi.jakartaselatan@gmail.com

Cukup dengan mencantumkan mencantumkan nama lengkap, email & nomor HP.

Jawaban / opini akan disampaikan kembali melalui advokat penjawab dan tidak dipungut biaya. Opini akan dipublikasikan melalui situs peradi-jaksel.org.

Terimakasih atas kepercayaan yang anda berikan.

Pembeli yang Baru Mengetahui Barang yang Dibeli Hasil Kejahatan

[T] : Status Pembeli yang Baru Mengetahui Barang yang Dibeli Hasil Kejahatan
Apakah kalau kita membeli barang dengan harga wajar dan baru tahu di kemudian hari setelah ada laporan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan/pencurian, maka kita bisa dikenakan tuduhan penadah? Terima kasih.

[J] Bapak/Ibu Yth.,
Pada prinsipnya dalam proses jual beli, pembeli yang beriktikad baik itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, jika ternyata di kemudian hari ada laporan bahwa barang yang kita beli tersebut adalah hasil dari sebuah kejahatan, maka predikat “beriktikad baik” tersebut harus diuji. Yaitu, apakah proses-jual beli kita itu terjadi secara wajar, apakah kita benar-benar tidak mengetahui dan sama sekali tidak menduga bahwa barang yang dijual belikan adalah hasil kejahatan, dan, yang penting pula adalah, apakah kita membeli barang itu untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Berdasarkan ketentuan Pasal 480 KUHP dapat dipidana karena penadahan adalah apabila seseorang:
  • pertama: Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga diperoleh dari kejahatan;
  • kedua : menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
Dengan demikian, menurut hemat saya, sepanjang kita membeli barang yang wajar, dengan harga yang wajar dan diketahui atau patut diduga bahwa barang yang kita beli adalah barang “terang” dan bukan hasil dari suatu kejahatan (barang gelap), dan kita tidak menarik keuntungan (untuk dijual lagi) dari pembelian itu, maka kita terhindar dari ancaman pidana penadahan. Demikian jawaban singkat kami, semoga dapat dipahami. Terima kasih.
Dasar hukum:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).
Penjawab : Puguh Waluyo Anam
[puguhwa_rekan@yahoo.co.id]
Zaidun&Partners


Kerjasama Peradi Jakarta Selatan Dalam Program Mitra Hukum Online
Juga dimuat pada Hukum Online

Pengajuan Gugatan

Pertanyaan : Apakah gugatan bisa diajukan ke pengadilan tempat kediaman penggugat, jika alasannya adalah tidak mampu dalam biaya transportasi?

Jawab :
Prinsipnya, pengajuan gugatan ke Pengadilan mengacu kepada azas “Actor Sequitor Forum Rei” yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, azas ini menyatakan bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sebuah perkara adalah pengadilan di wilayah mana Tergugat berkediaman tetap/bertempat tinggal. Azas ini menerangkan soal kewenangan relatif pengadilan/Distributive Van Strafrechtmacht. Jika mengacu kepada azas tersebut, maka pengajuan gugatan haruslah diajukan ke wilayah pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
Tetapi, menurut Pasal 118 ayat 4, dikatakan bahwa Penggugat dapat mengajukan gugatan ke wilayah tempat kediaman Penggugat apabila :
  1. Tempat tinggal / tempat kediaman Tergugat tidak dikenal/tidak diketahui ;
  2. Ada tempat tinggal yang dipilih dalam suatu akta, maka gugatan dapat diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah tempat tinggal yang ditentukan dalam akta tersebut. Jika ditujukan tempat wilayah / domisili penggugat, maka gugatan diajukan ke pengadilan di wilayah Penggugat bertempat tinggal.
Azas tersebut juga dapat dikecualikan dalam hal gugatan perceraian, apabila :
  1. Tergugat berkediaman di luar negeri. Berdasarkan Pasal 40 jo Pasal 63 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dalam hal Tergugat berkediaman di luar negeri, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di wilayah kediaman Penggugat, dan Ketua Pengadilan Negeri yang mengadili perkara tersebut, menyampaikan gugatan kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
  2. Tidak diketahui alamat tinggalnya. Berdasarkan Pasal 207 KUHperdata, dalam hal Tergugat tak mempunyai tempat tinggal, atau tempat kediaman sebenarnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan Negeri tempat kediaman si-isteri sebenarnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan ke pengadilan di wilayah kediaman Penggugat hanya bisa diajukan apabila alamat Tergugat tidak dikenal/tidak diketahui atau Tergugat berkediaman di luar negeri. Namun apabila alamat tempat tinggal/ Kediaman Tergugat di ketahui, gugatan harus diajukan ke pengadilan di wilayah mana Tergugat tersebut bertempat tinggal/berkediaman tetap.
Terhadap Penggugat yang mempunyai masalah dengan biaya transportasi, maka Penggugat dapat meminta bantuan hukum dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan pada wilayah tempat kediaman Tergugat, untuk mewakili Penggugat berperkara dalam wilayah Pengadilan kediaman Tergugat. Sehingga Tergugat tidak perlu bolak balik ke Pengadilan, karena sudah diwakilikan oleh advokat dari Posbakum Pengadilan. Kewenangan Advokat Posbakum untuk mewakili Penggugat yang meminta bantuan hukum ke mereka, diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Undang-undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum tersebut diberikan secara gratis pada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-undang No.16 Tahun 2011. Dengan demikian, Penggugat tidak perlu mengkhawatirkan masalah biaya transportasi, karena bisa diwakilkan oleh advokat dari posbakum pengadilan di wilayah mana suami berdomisili/bertempat tinggal.

Nama Advokat : Sarah Serena
Nomor Induk Advokat : E. 001249

Upaya hukum pengelola rental mobil Terhadap Tunggakan Nasabah

Pertanyaan
Bagaimana upaya hukum bagi pihak rental mobil jika customernya mempunyai tunggakan hutang pemakaian mobil tersebut yang belum belum dibayar, atau dibayar sebagian, sementara pihak rental mobil hanya mempunyai jaminan sepeda motor dan stnknya besrta KTP customer? apakah kita dapat menjual jaminan customer untuk pelunasan hutangnya tsb?

Jawaban:
Dalam praktek bisnis pengelolaan rental mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam kasus ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil (penyewa).
Setiap bisnis penyewaan mobil selalu disertakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notariil. Sehingga, sebelum pertanyaan tersebut dapat dijawab, sebaiknya kita meneliti kembali seluruh isi perjanjian tersebut, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan yang timbul. Walau demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut, telah memberikan suatu hubungan hukum sewa-menyewa.
Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “ Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayaranya.” Hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, atau melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana dengan jaminan motor, stnk dan ktp penyewa (dalam hal ini disebut oleh penanya sebagai customer)? Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak bisa dilakukan dalam tanya jawab yang singkat ini, karena harus diperhatikan mengenai teori jaminan dalam hukum jaminan, yaitu Gadai, Jaminan Fidusia maupun Hak Tanggungan, akan tetapi prinsipnya adalah, suatu jaminan tidak dapat diberikan tanpa adanya suatu pernyataan yang nyata-nyata secara tegas. Atau dengan kata lain, tiada dapat disebut suatu jaminan bagi pengelola mobil rental terhadap motor, stnk dan ktp dari penyewa, akan tetapi dalam praktek litigasi, dokumen tersebut mempunyai peran yang penting bagi pengelola rental dalam mendukung permohonan sita jaminan dalam gugatan ingkar janji. Oleh karenanya, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pengelola rental dapat melakukan teguran kepada penyewa mengenai pembayaran yang belum dilakukan, melakukan penarikan atas kendaraan yang disewakan, melakukan gugatan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan melakukan permohonan sita jaminan terhadap benda-benda bergerak milik dari penyewa maupun benda bergerak lainnya sepanjang dapat menutupi seluruh kerugian tersebut.

Demikian semoga bermanfaat.

Advokat : Syahril Parlindungan Marbun, S.H.
Advokat dan Mediator dari Pusat Mediasi Nasional (PMN)
Personal Website di http://www.marbunlaw.com
Nomor telepon : 08161437568.

Magang di Kantor Advokat

Pertanyaan :
Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi advokat. Salah satu syaratnya adalah telah magang di kantor advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. UU tersebut juga mengatur bahwa hanya kantor advokat yang telah ditentukan saja yang bisa menampung para calon advokat magang. Di mana saya dapat menemukan kantor advokat yang bisa digunakan untuk magang? Apakah ada tes penyaringan untuk magang di salah satu kantor advokat yang telah ditunjuk tersebut? Terima Kasih. Salam Sejahtera.

Jawaban :
Mengacu kepada pasal 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat (“Peraturan PERADI 1/2006”), dikatakan Kantor Advokat yang dapat menerima magang adalah Kantor Advokat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  1. didirikan oleh seorang atau lebih Advokat yang telah terdaftar dalam Buku Daftar Anggota PERADI;
  2. tersedianya Advokat yang dapat menjadi Advokat pendamping untuk para Calon Advokat yang menjalankan magang;
  3. bersedia menerbitkan surat keterangan magang
  4. bersedia memberikan bukti-bukti bahwa Calon Advokat telah menjalani magang si Kantor Advokat;
  5. bersedia membuat laporan berkala tentang pelaksanaan magang untuk disampaikan ke PERADI setiap 6 (enam) bulan dan/atau pada saat Calon Advokat berhenti melakukan magang di Kantor Advokat yang bersangkutan.
Selanjutnya, syarat Advokat pendamping adalah: telah menjadi Advokat selama sedikitnya 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping dan sedang tidak cuti sebagai Advokat maupun tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan PERADI dan sanksi pidana (pasal 2 Peraturan PERADI 1/2006).
Berdasarkan ketentuan di atas, Kantor Advokat yang dapat digunakan sebagai pemagangan calon advokat, adalah Kantor Advokat yang pendirinya adalah anggota PERADI dan tersedia Advokat pendamping yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas.
Untuk informasi mengenai Kantor Advokat yang menerima pemagangan calon advokat dapat langsung menghubungi PERADI. Kemudian selain Kantor Advokat, pemagangan dapat juga dilakukan oleh LBH baik LBH yang berada pada perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi dengan catatan LBH-LBH tersebut telah mendaftar kepada PERADI (pasal 3 Peraturan PERADI 1/2006).
Mengenai ada tidaknya tes penyaringan pemagangan, hal tersebut ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Kantor Advokat yang mengadakan program pemagangan.
Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat.
Penanya: chrzand
Jawaban oleh : Alfin Sulaiman, S.H., M.H.
Sumber: DPC Peradi Jakarta Selatan
Diterbitkan:09.06.10 13:00 oleh Mitra Klinik hukumonline

Pemberian Harta Warisan


toer_witz [ ? ] : Istri saya adalah anak adopsi scr lgsg yaitu oleh pamannya sdri. Org tua angkat (paman) tidak memiliki anak kandung, dan ingin nantinya (stlh meninggal dunia) seluruh harta kekayaannya bs diberikan kpd istri saya. Apakah keinginan tsb bisa terwujud..apabila bs diwujudkan, langkah2 apa saja yg hrs dilakukan..demikian trma ksh.
sender :


Jawaban/Opini Hukum
Sdr Toer Witz yth,
Berguna sekali bagi kami mengetahui hal-hal berikut ini :
  1. Apakah agama yg dianut oleh Sang Paman dan Istri anda.
  2. Apakah Sang Paman memiliki Istri (masih hidup atau sudah meninggal), Orangtua yg masih hidup (Ayah dan/atau Ibu) dan Saudara Kandung (Laki2 dan / atau Perempuan) berapa orang yg masih hidup maupun yg sudah mati.

#. Jika Sang Paman dan Istri anda adalah Non Muslim, maka Sang Paman dapat saja membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Wasiat dihadapan Notaris yang berwenang, dengan menyebutkan secara jelas dan terang pernyataannya : menyerahkan seluruh harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari, kepada Istri anda. Maka secara yuridis, Akta ini akan mengikat begitu Sang Paman menutup usia. Akta ini akan dibuka oleh pejabat Notaris dan dibacakan kepada Istri anda.
#. Jika Sang Paman dan Istri anda adalah Muslim, maka Istri anda jelas tidak dapat menerima seluruh harta kekayaan Sang Paman, karena sekalipun dibuat Akta Pernyataan Wasiat menyerahkan seluruh harta sekalipun dihadapan Notaris yang berwenang, Istri anda hanya akan berhak memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian saja.

Selain dan selebihnya, adalah hak dan oleh karenanya harus dibagikan kepada seorang atau beberapa orang Saudara Kandung Sang Paman (Istri anda sendiri adalah anak dari saudara Sang Paman). Begitu juga kepada Istri Sang Paman, termasuk Orang Tua (Ayah dan / atau Ibu) Sang Paman, jika masih hidup. Bila ada Saudara Kandung Sang Paman yang sudah meninggal, maka anak2 dari Saudara Kandung Sang Paman yang sudah meninggal adalah Ahli Waris Pengganti yg berhak menggantikan Saudara Kandung Sang Paman sebagai Ahli Waris. Bahkan mungkin saudara kandung Istri anda sendiri.
Ada beberapa pendapat mengatakan selagi Sang Paman masih hidup dapat saja dibuat Akta Hibah dari Sang Paman kepada Istri Anda, namun saya tidak menyarankan hal tersebut karena akan menimbulkan gugatan di kemudian hari dari pihak2 yang merasa sebagai Ahli Waris Sang Paman dengan alasan hukum : Tiada Hibah / Wasiat Untuk Ahli Waris (Laa Wasiyyata Lil Warits).
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.

Mohammad Aqil Ali, SH.
Managing Partner of
Law Firm "JAWS & ASSOCIATES"
(JUNAEDI AQIL WIBISONO SASTRANEGARA)
INTEGRATED LEGAL SERVICES
Jln. Tebet Timur Dalam Raya No. 125 A
Jakarta Selatan 12820
Telp. / Fax. : 021 8350955, 68440765
Email : jawslawfirm@yahoo.co.id
http://www.agiels.8m.com
http://agiels.blog.friendster.com
http://jawslawfirm.blogspot.com
http://jakartajusticesociety.blogspot.com


Kerjasama DPC-Peradi Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online
Kategori : Hukum Keluarga & Waris

hak pengelolaan kawasan perumahan


harris [?] Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk pengelola lingkungan kawasan perumahan ini. Masalahnya sekarang tiap tahun iuran pengelolaan setiap tahun semakin mencekik tanpa bisa dikompromikan, dan juga saluran air bersih dikuasai/disediakan oleh pengelola sehingga kita tidak bisa/berani menunggak iuran pengelolaan karena ancaman air akan diputus. Posisi hukum apa yg terbuka untuk kami menyikapi hal ini ? (hs)

Opini : Jakarta, 8 Februari 2010
Kepada Bapak Harris yang Budiman
Pertama-tama kami mengucapkan turut prihatin atas masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak dan warga yang lain.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan suatu perjanjian (yang pada umumnya merupakan perjanjian baku) antara Pembeli perumahan (konsumen) dan Pengembang (pelaku usaha) yang pada intinya menetapkan bahwa Pembeli dan Pengembang sepakat untuk melakukan jual beli perumahan dengan persyaratan yang ditentukan dalam PPJB. Di dalam PPJB tersebut juga tidak jarang ditemukan klausul-klausul lain yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan kawasan perumahan, sebagaimana yang tercantum dalam PPJB yang ditandatangani oleh Bapak dan pengembang.
Hubungan antara Bapak selaku konsumen dan pengembang selaku Pelaku Usaha tunduk kepada Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999). Undang-undang ini mengatur secara tegas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki dan/atau wajib dilaksanakan baik oleh Konsumen maupun Pelaku Usaha.
Hak-hak yang dimiliki oleh Bapak selaku Konsumen misalnya diatur di dalam Pasal 4 UU No. 8/1999, yaitu antara lain:
  • Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  • Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  • Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; dan
  • Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Sedangkan kewajiban Pengembang selaku Pelaku Usaha diatur di dalam Pasal 7 UU No. 8/1999, yaitu antara lain:
  • Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  • Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  • Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Selain itu, berdasarkan masalah yang Bapak sampaikan, kami mencermati pula fakta yang mengasumsikan bahwa di dalam PPJB tersebut diatur bahwa Pengembang memiliki hak untuk menetapkan iuran pengelolaan yang harus dibayarkan oleh penghuni secara sepihak. Apabila asumsi kami ini benar, maka pengembang dalam hal ini juga melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g UU No. 8/1999 yang menyatakan : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.”

Terdapat 2 (dua) macam sanksi yang ditetapkan oleh UU No. 8/1999 atas pelanggaran ketentuan di atas yaitu:
1. Sanksi Perdata
Secara perdata, klausul yang menetapkan bahwa Pengembang berhak untuk menetapkan iuran pengelolaan secara sepihak adalah BATAL DEMI HUKUM. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 18 ayat (3) UU No. 8/1999.

2. Sanksi Pidana
Secara pidana, pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8/1999 di atas dapat diancam dengan pidana perjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Hal ini ditegaskan oleh Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan yang dapat Bapak Harris dan warga lainnya tempuh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah:
1. Bapak bersama dengan warga yang lain dapat menyampaikan keluhan dan/atau keberatan kepada Pengembang atas penetapan iuran pengelolaan yang ditetapkan secara sepihak. Keluhan dan/atau keberatan ini dapat ditindaklanjuti dengan musyawarah antara warga dengan Pengembang sehingga dapat mencapai suatu kesepakatan bersama mengenai jumlah dan mekanisme penetapan iuran pengelolaan.
2. Apabila jalan musyawarah di atas tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Bapak bersama dengan warga yang lain dapat menempuh jalur hukum berupa:
A. Pelaporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat; atau
B. Mengajukan Gugatan Perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum kepada pengadilan yang berwenang.
3. Sebagai alternatif lain, Bapak bersama dengan warga yang lain juga dapat melakukan pelaporan dugaan tindak pidana Pasal 62 ayat (1) UU No. 8/1999 yang dilakukan oleh pengembang kepada pihak kepolisian.
Demikian pendapat dan usulan kami atas masalah yang dihadapi oleh Bapak Harris. Semoga bermanfaat.

Sugiharta Gunawan, S.H. M.H.
Advokat NIK. 07.10770

Kantor:
HADS Partnership
Menara Gracia, Lantai 2
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17, Jakarta Selatan 12940
Telp. (021)5200381 Fax. (021)5208348
Email. Sugih_law@yahoo.com
www.hadspartnership.net


Kerjasama DPC-Peradi Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online
Kategori : Perlindungan Konsumen

Eksekusi Putusan MA pada Kasus Hubungan Industrial


Penanya : abu.faura

[ ? ] Saya sudah mendapat salinan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan perkara saya melawan sebuah perusahaan Pelayaran per tanggal 20 Februari 2009. Tapi saat ini saya belum menerima kabar apa-apa baik dari pengacara serikat pekerja maupun Tim Eksekusi Pengadilan. Langkah apa yang seharusnya saya buat? Terima kasih

Jawaban:
Pertama-tama langkah yang terbaik adalah anda segera menghubungi tim pengacara serikat pekerja yang menjadi kuasa hukum anda mengenai pelaksanaan isi putusan yang wajib dijalankan oleh perusahaan pelayaran tersebut. Apakah perusahaan pelayaran tersebut bersedia untuk menjalankan isi putusan secara sukarela ataukah tidak. Apabila tidak maka pihak yang dimenangkan berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa perkara, dimana sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan memerintahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan disebut dengan Aanmaning. Setelah aanmaning diberikan secara patut dan yang diperintahkan tetap tidak bersedia memenuhi, barulah eksekusi dapat dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah proses eksekusi adalah sebagai berikut:
A. Pengajuan Permohonan Teguran (Aanmaning)
Permohonan diajukan secara tertulis yang memuat identitas para pihak, amar putusan yang diminta dieksekusi, alasan mengajukan permohonan dengan melampirkan salinan putusan yang pernah dikeluarkan seperti: anjuran lembaga mediasi, konsiliasi, arbitrase, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi, serta relas pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.
Setelah semua persyaratan dipenuhi, Ketua Pengadilan Negeri akan mengirimkan aanmaning/teguran kepada pihak yang kalah, yang isinya memanggil yang bersangkutan menghadap Ketua Pengadilan untuk diberi peringatan agar memenuhi isi putusan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8(delapan) hari (Pasal 196 HIR).

B. Pelaksanaan Sita Eksekusi
Setelah aanmaning dilaksanakan dan pihak yang kalah tetap tidak bersedia memenuhi isi putusan pengadilan, maka pihak pemohon eksekusi dapat meminta pengadilan untuk meletakkan sita eksekusi secara tertulis dengan memuat identitas para pihak, isi putusan yang diminta dilaksanakan dan obyek baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimintakan diletakkan sita eksekusi.

C. Pelaksanaan Lelang
Setelah sita eksekusi dilaksanakan, maka terhadap obyek yang disita dapat dilaksanakan lelang dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang selanjutnya dimintakan bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang meliputi wilayah pengadilan tersebut untuk melaksanakan lelang. Apabila hasil penjualan barang diperkirakan telah memenuhi jumlah tuntutan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan, maka penjualan barang harus dihentikan. Apabila masih ada sisa barang yang belum terjual, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Dasar Hukum:
Het Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Semoga bermanfaat. Salam,

Alfin Sulaiman - Sulaiman & Widjanarko Attorneys at Law
N.I.A. : 08.10971

Kerjasama DPC Peradi Jakarta Selatan Selaku Mitra
Konsultasi Hukum Online.com
Category : Perburuhan & Tenaga Kerja

Tindak Pidana Turut Serta Melakukan

[?] Istri saya didakwa turut serta melakukan perbuatan pidana, sebagai setaff perusahaan dia disuruh oleh atasannya melakukan proses pengembalian uang yang tidak dilengkapi dengan bukti diri konsumen, tapi dia tidak tahu awal proses yang ternyata telah ada kesepakatan antara atasan dengan konsumen tersebut. sebenarnya tidak ada kerugian material hanya karena peraturan perusahaan mewajibkan lampiran KTP maka istri saya dianggap turut serta. Pertanyaan :
  1. Apakah unsur turut serta melakukan sebagaimana kasus istri saya dapat diterapkan, walau ia tidak tahu proses awal dan tidak mendapat bagian apapun
  2. Apakah peraturan perusahaan dapat dijadikan landasan hukum dasar hukum untuk mendakwa seseorang.
Terimakasih atas bantuannya, sementara ini istri saya belum didampingi penasehat hukum karena alasan biaya dan merasa tidak berbuat pidana. [Widiaputra]


28 Januari 2010
Kepada Bapak Widiaputra yang Budiman.
Pertama-tama saya turut prihatin atas masalah yang dihadapi oleh Bapak dan Istri Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa tindakan seseorang yang dapat dikenakan suatu tuntutan pidana adalah apabila perbuatan atau tindakan tersebut bertentangan atau melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan disertai ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dituntut dengan suatu ancama pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Adanya Perbuatan atau Tindakan oleh Seseorang
Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan atau tindakan dari seseorang baik dilakukan secara aktif maupun secara pasif (diam). Perbuatan atau tindakan ini juga dapat dilakukan dengan kesengajaan ataupun kelalaian.

2. Melanggar atau Bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan
Unsur kedua yang harus dipenuhi adalah perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:
a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
b. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah

3. Disertai Ancaman Sanksi Pidana
Unsur ketiga yang harus dipenuhi adalah adanya ancaman sanksi pidana bagi pihak yang melanggar atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa tidak semua ketentuan perundang-undangan memuat sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya.

Dengan merujuk kepada 3 (tiga) unsur di atas, kami percaya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Istri Bapak tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dituntut dengan ancaman pidana. Hal ini tentu saja dikarenakan Peraturan Perusahaan bukan merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2004, dan lagi Peraturan Perusahan tersebut juga tidak dapat mencantumkan sanksi pidana. Dengan demikian, tentu saja Istri Bapak juga tidak dapat dikenakan tuntutan turut serta melakukan tindak pidana, karena memang tidak ada tindak pidana dalam masalah ini.
Demikian penjelasan dan pendapat yang dapat kami sampaikan. Kami berharap agar penjelasan dan pendapat ini dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah yang Bapak dan Istri Bapak hadapi. Terima kasih.

Sugiharta Gunawan, S.H. M.H.
Advokat NIK. 07.10770
Dosen Hukum Luar Biasa pada Universitas Parahyangan
Kantor: HADS Partnership - Menara Gracia, Lantai 2
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-17, Jakarta Selatan 12940
Telp. (021)5200381 Fax. (021)5208348
Email. Sugih_law@yahoo.com
www.hadspartnership.net

Kerjasama DPC-Peradi Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online
Kategori Hukum Pidana

Hutang yang tidak dibayar

Yth,Hukum Online Pada bulan Feb saya menerima order mencetak kop surat sebanyak 20 rim dari majalah Kartini,sebelum dilakukan pencetakan contoh hasil cetak beserta kertas nya sudah diserahkan untuk disetujui dan telah diacc. Untuk order tsb kemudian kami dibayar, kemudian majalah tsb memesan nota2 kembali lalu pada saat jatuh tempo mereka tidak mau bayar berdalih kop surat yg kemarin tidak sesuai padahal dari pertama mereka tidak meminta merk kertas tertentu tetapi kenapa setelah dicetak apalagi sudah dibayar mereka mempermasalahkannya. Oleh sebab itu kuatkah posisi saya untuk menuntut mereka, terimakasih [Ollyviam]

Yth. Ollyviam
Terhadap masalah yang anda alami, ada beberapa hal yang harus dipahami.
Pertama, hubungan hukum yang terjadi antara anda dengan pihak pemesan nota adalah hubungan jual beli, dimana jual beli definisinya adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Artinya, dari hubungan hukum tersebut, anda memiliki kewajiban untuk memenuhi pesanan barang berupa nota sesuai dengan spesifikasi permintaan pihak majalah Kartini, sementara pihak majalah Kartini memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah nilai yang telah disepakati atas pesanan barang yang telah anda kirimkan.
Kedua, harus diteliti kembali isi perjanjian antara anda dengan pihak pembeli. Teliti kembali obyek perjanjian yang ada, apakah terhadap pesanan kop surat dan nota dibuat dalam satu perjanjian atau dalam perjanjian yang terpisah, apakah spesifikasi barang yang dipesan telah sesuai, bagaimana tata cara dan syarat pembayaran yang telah disepakati.
Ketiga, apabila perjanjian kop surat dengan nota dibuat secara terpisah, ini artinya obyek jual beli antara anda dengan pihak pembeli dalam hal ini adalah nota hingga apabila ada alasan dari pihak pembeli tidak mau membayar pesanan nota karena pesanan kop suratnya tidak sesuai adalah alasan yang tidak berdasar karena obyeknya sudah berbeda, permasalahan yang terkait dengan pesanan kop surat telah selesai dengan sudah diterimanya kop surat tersebut oleh pihak pembeli dan sudah dibayarkannya biaya pembuatan kop surat tersebut oleh pihak pembeli kepada anda. Sementara saat ini, anda telah menunaikan kewajiban anda dengan memenuhi pesanan nota dari pihak pembeli dan merupakan hak anda untuk menerima pembayaran atas pesanan nota tersebut dari pihak pembeli.
Keempat, masalah yang anda alami adalah wanprestasi yang artinya apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (overmacht). Jenis wanprestasi yang anda alami adalah dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang dalam hal ini adalah pihak pembeli. Atas wanprestasi tersebut hal-hal yang dapat anda tuntut adalah:
a. Pemenuhan perikatan;
b. Pemenuhan perikatan dan ganti rugi;
c. Ganti rugi;
d. Pembatalan persetujuan timbal balik;
e. Pembatalan perikatan dang anti rugi.
Untuk dapat menuntut hal-hal sebagaimana disebutkan anda harus memenuhi syarat dengan terlebih dahulu menyatakan kelalaian pihak pembeli dengan mengirimkan somasi yang berisi tentang teguran atas tidak dilaksanakannya kewajiban pihak pembeli serta sanksi yang anda tuntut. Demikian penjelasan kami, mudah-mudahan penjelasan ini dapat membantu anda. Terima kasih.

Abdul Rakhman Feraz, SH NIA.
N.I.A. : 08.10628
Kerjasama DPC Peradi Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online

Perlindungan hukum atas kerusakan barang


[?] Sebagai sebuah toko terkadang mengalami suatu kerugian yg diakibatkan oleh terjadinya kerusakan barang karena mutu yg kurang bagus. Retur atau komplain atas hal demikian tidak diperjanjikan, kalaupun ada retur atau tanggapan dari perusahaan (distributor) atas keluhan kerusakan hal itu semata niat baik dari pihak perusahaan. Atas kondisi demikian sesungguhnya adakah hukum atau UU yg dapat melindungi saya "pelaku usaha/toko" dari timbulnya kerugian akibat mutu barang jelek, dapatkah UU Perlindungan Konsumen mengcover hal demikian ?. Terima kasih

Opini :
Retur Barang [rusak] dari Toko kepada Distributor, terkadang memang tidak diperjanjikan secara tegas antara Toko & Perusahaan [distributor]. Kalaupun hal ini tidak diperjanjikan, hal retur [pengembalian dan penggantian barang dari Toko kepada Distributor] sesungguhnya sudah diatur tegas dalam UU-Perlindungan Konsumen yaitu pada Pasal 7 [g] UU No.8 Tahun 1999 yang mengatur bahwa Pelaku Usaha [distributor/suplier/penyalur kepada toko] berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, bahkan Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau PENGGANTIAN atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan [Pasal 7.f].

Salam hormat
Robaga Gautama Simanjuntak
NIA : B.95.10234
Kerjasama DPC-Peradi-Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online
Sent 5/20/2009 12:28:03 PM

Pembatalan Premi Asuransi


[?] Salam, Pengasuh hukum online.com yth; Saya mempunyai permasalahan dengan asuransi, pada tahun 2004 yang lalu saya menjadi pemegang polis asuransi jiwa perorangan pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, jenis asuransi SMART FUTURE 55. Saya berkewajiban membayar premi tahunan sebesar Rp. 6o juta pertahun selama lima tahun. Pada tahun ke lima (terakhir) saya tidak sanggup lagi membayar premi karena keadaan ekonomi setelah berhenti dari jabatan pekerjaan. Setelah melewati masa tenggang dari pihak asuransi (2 tahun) dan saya tetap tidak bisa membayar premi tahun terakhir, pihak asuransi mengatakan bahwa polis saya telah batal dan uang premi yang telah saya bayar (kurang lebih Rp. 240 juta) menjadi hangus. Pertanyaan saya, apakah memang demikian resiko yang harus saya pikul, dan bisakah saya mendapatkan hak-hak saya kembali? Saya mohon bantuan dan penjelasan dari pengasuh Yth Demikian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih
Alfian Malik


Kepada Sdr. Alfian Malik,
Membaca persoalan Sdr, sungguh pedih saya rasakan. Asuransi yang anda persiapkan dengan tujuan untuk hari tua, sebaliknya malah membuat anda pada akhirnya tidak dapat menikmati fasilitas yang sudah anda bayangkan pada waktu pertama kali anda memutuskan untuk ikut serta dalam programnya. Menyikapi pertanyaan anda, saya tidak dapat memberikan pandangan secara lugas karena anda tidak menyampaikan syarat/klausul menjadi hangusnya dana yang sudah anda setorkan dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan anda tidak dapat lagi membayar setoran pertahunnya. Namun demikian, anda dapat melakukan upaya yaitu mendatangi dan/atau menulis surat kepada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang isinya mempertanyakan tentang penyebab hangusnya uang yang sudah anda setorkan sebesar Rp 240 juta tersebut. Tanyakan tentang alasan menjadi hangusnya uang yang sudah anda setorkan. Kemudian anda juga dapat mempelajari dokumen yang anda tanda tangani ketika anda mengikatkan diri dalam program asuransi SMART FUTURE 55. Jika anda rasakan sulit untuk mengerti isi dari dokumen yang dimaksud, anda dapat menunjuk pihak yang mengerti akan hal tersebut sehingga upaya penyelesaian dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan yang terpenting anda memperoleh pelayanan secara benar dan tidak diskriminatif dari pihak perusahaan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia serta penyelesaian masalah secara patut.

Salam,
Tisye Erlina Yunus, SH.,MM. NIA
B.99.10408
Kerjasama DPC-Peradi-Jakarta Selatan Selaku
Mitra Klinik Hukum Online
Kategori : Perlindungan Konsumen

Kartu Kredit


[?] Salah satu merchant/hotel mengambil dana dari kartu kredit saya tanpa persetujuan. Mereka mengaku khilaf dan sanggup mengembalikan dana yang diambil.Namun sampai sekarang belum dilaksanakan. Adakah tidakan hukum yang bisa saya lakukan dan ini termasuk pelanggaran pasal berapa perdata? Terimakasih
Edy


Kepada Sdr. Edy
Suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak pada tempatnya tentunya akan membuat orang dirugikan. Dalam hal ini anda sudah dirugikan karena pihak hotel telah mengambil dana dari kartu anda tanpa persetujuan. Namun pertanyaan yang anda sampaikan kuranglah lengkap, mis apakah anda menjadi tamu pada hotel tersebut atau tidak? Menjadi asumsi saya, anda tidak menjadi tamu pada hotel tersebut, namun terhadap kartu anda dilakukan pendebetan oleh hotel tersebut (kita sebut saja hotel YY). Namun persoalan menjadi tidak jelas lagi, ketika anda menyampaikan pihak hotel mengaku khilaf dan bersedia untuk mengembalikan dana yang sudah diambilnya dari kartu anda. Anda juga tidak menyampaikan dalam bentuk apakah pihak hotel menyampaikan kesanggupannya untuk mengembalikan dana yang sudah diambilnya dari kartu kredit anda. Apakah dalam bentuk tertulis; verbal/lisan (anda hadir di hotel YY); ataukah pertelepon? Bila anda ingin menjeratnya dalam tindak pidana perdata, maka anda dapat menjeratnya dengan pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian untuk lancar dan tidak tersendatnya proses hukum yang akan anda tempuh, anda harus memiliki bukti lain selain daripada bukti pengambilan dana dari kartu kredit milik anda, misalnya nama pihak hotel yang menyatakan kekhilafan serta kesanggupannya untuk mengembalikan dana anda; surat-menyurat apabila ada, selama proses menelusuri telah terjadinya perbuatan pihak hotel YY yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi anda proses apa saja yang sudah dilalui.

Salam, Tisye Erlina Yunus, SH.,MM.
NIA B.99.10408
Kerjasama DPC-Peradi-Jakarta Sebagai Mitra Klinik hukumonline.com
Kategori Perlindungan Konsumen

Hak pengeloaan kawasan perumahan

Kategori Perlindungan Konsumen
[?] Beberapa tahun lalu kami membeli rumah di suatu kawasan (kompleks) perumahan, dimana di dalam dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli(PPJB) tercantum salah satu pasal berbunyi: "Dengan ditandatanganinya PPJB ini maka pembeli memberikan hak tanpa bisa dicabut kepada pengembang untuk pengelola lingkungan kawasan perumahan ini. Masalahnya sekarang tiap tahun iuran pengelolaan setiap tahun semakin mencekik tanpa bisa dikompromikan, dan juga saluran air bersih dikuasai/disediakan oleh pengelola sehingga kita tidak bisa/berani menunggak iuran pengelolaan karena ancaman air akan diputus. Posisi hukum apa yg terbuka untuk kami menyikapi hal ini ? (hs)


Kepada sdr. Hs,
Membaca keluhan anda ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu :
  1. Tentang adanya penyerahan dari konsumen (dalam hal ini adalah anda sendiri) kepada pengembang untuk mengelola lingkungan tempat tinggal;
  2. Tentang adanya iuran pengelolaan yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh pengembang;
  3. Tentang penguasaan saluran air bersih oleh pengembang & bagi yang telat membayar maka saluran langsung diputus;
Memang ketika kita membeli suatu rumah ada kalanya pengelolaan lingkungan rumah dikelola oleh pengembang. Hal ini banyak terjadi, umumnya dalam suatu komplek atau lingkungan perumahan yang masih baru. Adapun tujuan pengembang, biasanya dengan alasan untuk menjaga tatanan lingkungan serta kelestarian lingkungan mengingat masih minimnya konsumen yang tinggal pada lingkungan tersebut. Namun hal ini tidak serta merta memyebabkan pengembang dapat sesukanya menetapkan jumlah iuran pengelolaan, apalagi kalau sampai membuat anda menjadi susah karenanya. Menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang dapat anda lakukan diantaranya : (i) mempertanyakan pengembang tentang alasan ditetapkannya jumlah iuran pengelolaan yang sangat besar tersebut; (ii) menyampaikan keberatan anda tentang jumlah iuran yang ditetapkan oleh pengembang; sebagai konsumen anda memiliki hak untuk di dengar keluhannya dan anda juga berhak untuk memperoleh penjelasan atau informasi yang sejelas-jelasnya tentang besarnya biaya iuran pengelolaan yang ditetapkan oleh pengembang. Sedangkan bagi pengembang sendiri, adalah kewajibannya untuk menyampaikan dan/atau memberikan informasi atau penjelasan yang benar dan jelas atas pertanyaan serta keluhan yang disampaikan oleh anda sebagai konsumennya. Sedangkan terkait dengan angka 3, saya menyarankan untuk anda tetap disiplin, namun demikian dapat juga anda kemukakan kepada pengembang untuk tidak serta merta langsung memutusnya, tapi setidaknya kalau memang tidak bisa lagi pengembang memberikan tenggang waktu mundur untuk membayar maka sebelum jatuh tempo waktu untuk membayar, pengembang dapat menciptakan media yang dapat mengingatkan konsumennya untuk melakukan pembayaran air tepat waktu, karena bisa jadi anda telat membayar bukan karena berniat untuk tidak patuh pada aturan namun karena kealpaan yang disebabkan oleh kesibukan pekerjaan dan hal-hal lain.

Salam, Tisye Erlina Yunus, SH.,MM.
NIA B.99.10408

Konflik Organisasi Advokat : Runtuhnya Cita-Cita Kewibawaan & Kemandirian Profesi Advokat


Dalam acara talkshow menjelang perhelatan pemilu pilpres di sebuah stasiun televisi, capres Jusuf Kalla mengomentari pertanyaan Indra Sahnun Lubis soal legitimasi keberadaan organisasi-organisasi advokat yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal profesi advokat yang sah. “Selesaikan sendirilah, masa menyelesaikan masalah orang lain bisa, menyelesaikan masalahnya sendiri tidak bisa?” ujar Jusuf Kalla.
Komentar Jusuf Kalla tentu saja membuat para advokat tersenyum kecut. Pasalnya undang-undang advokat telah mengatur soal eksistensi advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri. Advokat diberikan kewenangan untuk melakukan self governing, mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tidak dicampuri oleh pemerintah maupun keterlibatan lembaga negara lainnya.
Kebebasan dan kemandirian advokat diperlukan sebagai penopang terwujudnya sistem peradilan yang fair (fair trial), bebas dan tidak memihak (free and impartial tribunal), dimana semua itu hanya dapat terwujud apabila judicial process dilaksanakan secara berimbang dan adil dengan memberikan kebebasan dan kemandirian tanpa intervensi terhadap masing-masing law enforcers yaitu hakim, jaksa, polisi dan advokat.
Pengakuan akan kebebasan dan kemandirian yang diberikan oleh undang-undang terhadap profesi advokat bukannya tanpa batas. Disinilah peran organisasi sebagai institusi yang berfungsi untuk membina kualitas dan disiplin para advokat dalam menjalankan nilai luhur profesinya (officium nobile) serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat pencari keadilan (justiciabellen). Keberadaan organisasi juga dibutuhkan dalam rangka menjaga kewibawaan dan kemandirian advokat sebagai salah satu sistem dalam penegakan hukum yang melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan aparatur penegak hukum lainnya berdasarkan prinsip due process of law enforcement. Untuk terciptanya organisasi advokat yang independen, berkualitas, kuat dan berwibawa perlu diperhatikan faktor yang mempengaruhinya, salah satunya soal rule of law. Rule of law dalam hal ini adalah peraturan yang generally binding terhadap lembaga-lembaga negara, masyarakat dan yang internally binding sebagai legal ground pembentukan organisasi advokat yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Undang-undang Advokat dan Sejarah Konflik
Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Advokat (UU Advokat) telah memberikan status yang jelas bagi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Undang-undang Advokat juga mengamanatkan pembentukan satu wadah tunggal bagi para Advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 tahun setelah UU Advokat diberlakukan. Ide dasar dibentuknya wadah tunggal profesi advokat (single bar association) adalah keinginan untuk mempersatukan seluruh advokat ke dalam satu wadah yang solid dan profesional. Mengingat organisasi Advokat memiliki sejarah konflik yang cukup panjang sejak awal lahirnya organisasi advokat PAI (Persatuan Advokat Indonesia) (1963) yang merupakan cikal bakal Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) sebagai wadah tunggal organisasi advokat yang pendeklarasiannya dilakukan pada tahun 1964 dalam Kongres I Musyawarah Advokat di Hotel Dana Solo. Dukungan pemerintah terhadap Peradin sebagai wadah tunggal organisasi advokat diwujudkan dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Bersama Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) (3 Mei 1966).
Kemudian seiring perkembangan perjuangan Peradin yang semakin menajamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan rule of law, membuat hubungan Peradin dengan pemerintah Orba (1977-1978) menjadi tidak harmonis. Beberapa anggota Peradin yang telah menikmati kemapanan material sejak rezim Orba kemudian mengundurkan diri dan membentuk Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI).
Gejala berpalingnya pemerintah dari Peradin direfleksikan dengan izin pemerintah atas pembentukan LPPH (Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum) yang dipimpin Albert Hasibuan (1979). LPPH adalah salah satu underbow dari Golongan Karya, partai yang berkuasa saat itu, dan juga ditengarai dimaksudkan untuk menandingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dibentuk Peradin sebelumnya.
Keadaan tersebut berujung pada kondisi-kondisi yang semakin melemahkan eksistensi Peradin sebagai satu-satunya wadah organisasi advokat di Indonesia. Keadaan tersebut terlihat pada peristiwa-peristiwa berikut:
  1. Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, dan Jaksa Agung Ismail Saleh dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan perlunya dibentuk Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) sebagai wadah tunggal advokat, dan setelah melalui negosiasi yang panjang, Peradin akhirnya setuju dengan usulan pembentukan Ikadin sebagai wadah tunggal profesi advokat (10 November 1985).
  2. Pada tahun 1987 : Pemerintah memberikan izin pendirian Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi para pengacara praktek. Pendirian IPHI didasarkan pada dikotomi antara “advokat” dan pengacara praktek.
  3. Beberapa konsultan hukum mendirikan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dengan tujuan mempertegas perbedaan karakteristik antara konsultan hukum dengan profesi hukum lainnya (1988).
  4. Tanggal 4 April 1989 sejumlah konsultan hukum, advokat, penasehat hukum, dan Pengacara Praktek mendirikan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
  5. Tanggal 27 Juli 1990 sekitar dua ratusan anggota Ikadin dari kubu Gani Djemat-Yan Apul, yang pada waktu itu mengikuti Musyawarah Nasional Ikadin di Hotel Horison Ancol menyatakan keluar dari Ikadin dan berikrar mendirikan organisasi advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
  6. Tanggal 8 April 1996 Ikadin, AAI, dan IPHI membentuk wadah kerjasama bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI) yang berfungsi sebagai wadah komunikasi organisasi advokat dalam rangka merencanakan pembinaan profesi advokat dan RUU Advokat.
  7. Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM pada tanggal 11 Pebruari 2002 membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menggantikan FKAI, dalam rangka menyongsong satu organisasi advokat Indonesia.
  8. Tanggal 18 Pebruari 2003 kelompok sarjana syariah mendirikan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan
  9. tanggal 21 Desember 2004 dideklarasikan pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai wadah tunggal organisasi advokat guna memenuhi syarat UU Advokat.
  10. Deklarasi Pendirian Kongres Advokat Indonesia (KAI) (30 Mei 2008) sebagai wujud protes sebagian advokat yang menilai Peradi tidak dibentuk melalui mekanisme yang demokratis, akuntabel, dan transparan.
Undang-undang Advokat ternyata tidak mampu meredam ‘syahwat’ konflik internal yang terjadi hingga hari ini. Semua pihak mengklaim sebagai satu-satunya wadah tunggal organisasi advokat yang legitimate.
Konflik ini membuat lembaga negara seperti Pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung angkat bicara. Ini dipicu karena masing-masing organisasi advokat menarik keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut guna mengakui eksistensi masing-masing sebagai organisasi yang dianggap paling legitimate. Disadari maupun tidak, sikap ini jelas telah membunuh martabat dan wibawanya sebagai bagian dari sistem peradilan yang mandiri.
Puncaknya adalah terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung No. 052/KMA/V/2009 tertanggal 1 Mei 2009 (SKMA) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia untuk tidak mengambil sumpah para calon advokat. Jika mau bersikap cerdas, terbitnya SKMA ini seharusnya dapat dijadikan momentum positif untuk mempersatukan organisasi advokat, meskipun pada satu sisi dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap kemandirian profesi advokat yang telah diatur oleh UU.
Melihat begitu besarnya kewenangan para advokat dalam membentuk satu wadah tunggal, maka hanya kedewasaan serta kematangan para advokatlah yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik ini secara jernih dan penuh keterbukaan. Langkah lain penyelesaian konflik organisasi advokat yang mengemuka adalah melakukan revisi terbatas UU Advokat, dengan melakukan penambahan pengaturan tentang tata cara pembentukan organisasi advokat, maupun merubah sistem single bar association yang dianut UU Advokat ke dalam sistem multi bar association sebagai suatu realita dan fakta sejarah sebagaimana pernah diusulkan Frans Hendra Winarta.
Penyelesaian yang integral komprehensif adalah mutlak sifatnya demi mereduksi segala macam potensi konflik dimasa yang akan datang. Karena jika tidak, maka Organisasi Advokat Indonesia akan terus terjebak pada konflik sektoral sempit dan tidak akan mampu menempatkan diri sebagai bagian dari penegak hukum profesional. Bersatulah Advokat Indonesia!

Alfin Sulaiman [ alfin.sulaiman@swadvocates.com ]
Advokat Pada Kantor Hukum Sulaiman & Widjanarko Attorneys at Law

PERADI Pasca Rakernas : Aktualisasikan Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum

oleh: GABRIEL MAHAL, S.H.*
Tanggal 23 Juli – 24 Juli 2009 bertempat di Hotel Grand Melia, Jakarta, berlangsung Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kedua dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Pada hari pertama RAKERNA
S tersebut Ketua Umum PERADI, Otto Hasibuan, menegaskan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang sah menurut UU Advokat dan PERADI merupakan organ negara yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsi negara dalam penegakan hukum (Sinar Harapan, 24/7/2009). Ketegasan dan kejelasan pandangan, pemahaman, sikap ini sangat penting dalam rangka menghilangkan keraguan-keraguan para advokat, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan profesi ini dalam satu wadah yang tentu diharapkan dapat berkembang kuat dan benar-benar dapat memainkan perannya sebagai salah satu organ negara dalam penegakan hukum. Hal ini juga meletakkan tanggung jawab di pundak PERADI dan setiap advokat untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan peran sebagai penegak hukum dalam realitas pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran dan tanggung jawab ini tidak gampang. Bahkan, berat dan penuh tantangan. Sebab, peran dan tanggungjawab itu diemban pada saat dan di tengah badai krisis penegakan hukum (law enforcement crisis) di negeri ini yang telah menimbulkan krisis kepercayaan dan konfidens publik pada hukum dan penegakan hukum yang dominan disebabkan krisis integritas dan krisis kredibilitas para penegak hukum, termasuk para advokat itu sendiri. Krisis ini menyebabkan hilangnya respek masyarakat terhadap profesi penegak hukum. Sementara di sisi lain kita menyakini betapa pentingnya peran profesi penegak hukum dalam mengaktualisasikan kesejatian predikat Negara Demokratis Hukum Indonesia. Penegak hukumlah yang memberi nafas kehidupan pada “law in the book” dalam aktualisasinya sebagai “law in action”. Penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas membuat “law in the book” itu menjadi hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas dalam “law in action”, betapapun buruknya “law in the book” itu. Sebaliknya, betapapun baik dan agungnya “law in the book”, tetapi ketika penegak hukumnya memiliki integritas dan kredibilitas yang buruk, maka hukum itu jadi buruk. Tidak memiliki integritas dan kredibilitas yang kemudian tidak dapat menjadi tumpuan harapan untuk menjaga, menegakkan, dan mengembangkan peradaban, keadilan, dan membantu penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, baik dalam relasi antara sesama warga masyarakat, maupun dalam relasi antara warga masyarakat dengan negara. Hukum yang buruk ini tidak dapat diharapkan dapat menciptakan suatu civilized society, yakni suatu masyarakat yang antara para individunya saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya, dan tidak pula dapat menciptakan suatu decent society, yakni suatu masyakat yang institusi-institusi dalam masyarakat itu, termasuk institusi negara, menghormati dan menghargai hak-hak setiap warganya. Penegasan PERADI sebagai organ negara yang memiliki peran dan tanggung jawab penegakan hukum dilakukan di tengah badai krisis yang menghantam profesi penegakan hukum itu, termasuk profesi advokat. Hantaman badai krisis itu tidak dari luar atau dari masyarakat, sekalipun para penegak hukum adalah produk masyarakat. Hantaman badai krisis itu justru muncul dari krisis integritas dan kredibilitas profesi penegakan hukum itu sendiri. Dari perspektif ini penegasan PERADI harus juga dibaca dan dipahami sebagai penegasan komitmen PERADI dan para advokat sebagai penegak hukum untuk mengatasi, menyembuhkan dan memulihkan luka krisis integritas dan kredibilitas dalam dirinya sebagai profesi yang kita amini sebagai Officium Nobile. Inilah yang pertama dan seharusnya jadi prioritas PERADI pasca acara RAKERNAS itu dan merupakan panggilan (a calling) setiap advokat yang bernaung di bawah PERADI. Sebab, hanya dengan pertama-tama membangun profesi advokat yang profesional, dan memiliki integritas dan kredibilitas kita dapat menjalan kesejatian peran dan tanggung jawab advokat sebagai organ negara dalam penegakan hukum. Hanya dengan itu kita dapat membangun kepercayaan dan konfidens publik (public trust & confidence) atas peran advokat sebagai penegak hukum yang kemudian menimbulkan respek masyarakat terhadap profesi advokat itu sebagai Officium Nobile. Adakah ini jadi prioritas PERADI dan kesadaran setiap advokat PERADI?! REKERNAS PERADI ini (yang tidak saya ikuti karena bukan utusan DPC PERADI dan tidak pula dapat undangan) mengingatkan saya pada All Florida Bar Conference yang merupakan pertemuan rutin paruh tahun pada tanggal 15 – 18 Januari 2002 di Hyatt Regency, Miami. Tentu saya juga tidak ikut konferensi ini karena saya bukan lawyer anggota Bar di Florida. Konferensi ini difokuskan pada satu agenda yakni “Dignity in Law Program”. Agenda ini lahir dari keprihatinan para advokat akan salah persepsi (misperception), citra buruk dan krisis kepercayaan publik pada profesi advokat. Agenda ini ditujukan untuk membangun kembali citra dan kepercayaan publik pada profesi advokat ini. Demikian para advokat secara proaktif melaksanakan apa yang disebut sebagai “Dignity in Law Campaign”. Kampanye ini tidak hanya melibatkan para advokat, tetapi juga penegak hukum lainnya, seperti para hakim. Saya masih mencatat apa yang dikemukakan Bar President Tod Aronovitz waktu itu, "Most lawyers and judges are proud of our profession and are dismayed by unwarranted attacks.” Pada bagian lain Aronovitz katakan, "It's time to draw a line in the sand and to state that we comprise a unique profession and that we won't accept unjustified criticism any longer." Pernyataan Aronovitz ini tentu didasarkan pada keyakinan pada profesi advokat itu sendiri memiliki integritas dan kredibilitas, sehingga dia tegaskan bahwa para advokat tidak lagi dapat menerima kritikan-kritikan yang tidak beralasan atas profesi advokat itu dengan segala perannya. Dalam kampanye tersebut setiap aktivitas positif konstruktif yang sudah dan sedang dilakukan advokat baik secara individu, maupun secara kelompok diekspos ke publik sehingga publik mengetahui peran positif konstruktif yang telah dijalankan advokat dalam membantu dan membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. “We are getting the message out to all Floridians about the great work lawyers and judges do every day for their clients, in the courtrooms, and in the community,” begitu kata Aronovitz saat itu. RAKERNAS PERADI dan ingatan pada Konferensi pada advokat di Florida itu menimbulkan kerinduan, impian dan harapan dalam diri saya mengenai PERADI yang akan melakukan hal serupa “Dignity in Law” ini sebagai bagian upaya mengaktualisasikan peran dan tanggung jawab advokat sebagai penegak hukum yang telah dipertegas dalam RAKERNAS PERADI itu. Bilakah?!

*
*) Advokat AAI - PERADI

Profesi Advokat & Praktek Tirani


Gabriel Mahal @ Facebook

Ketika baca pengumuman pembubaran PERADI di Media Indonesia (8/6/2009) lalu, saya teringat pandangan politisi, kritikus, novelis, dan penyair Inggris, Edward G. Bulwer-Lytton (1803-1873). Lytton katakan, “when people have no other tyrant, their own public opinion becomes one.”

Pengumuman itu berisi opini dari pihak-pihak pembuat pengumuman. Dimuat di Media Indonesia sehingga opini berada dalam ranah opini publik yang dapat membangun opini publik yang menurut Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris tahun 1800-an, secara umum merupakan sentimen publik. Dalam perspektif Disraeli ini, membangun suatu opini publik merupakan upaya untuk membangun sentimen publik. Sentimen publik terhadap apa?! Ya, tidak lain terhadap isi pengumuman itu yang intinya pembubaran PERADI.

Dimuatnya pengumanan itu di media massa, mengutip Oscar Wilde, penyair dan novelis Irlandia, dapat dilihat sebagai upaya mengorganisasikan ketidakpedulian masyarakat terhadap PERADI, dan mengelevasi ketidakpedulian itu pada “the dignity of physical force” berupa bubarnya PERADI.

Kembali ke pandangan Lytton di atas, sejak lahirnya Era Reformasi tidak ada lagi praktek tirani di negeri ini. Tidak ada kekuasaan negara bersifat tirani yang sewenang-wenang membubarkan suatu organisasi masyarakat.

Mengikuti pandangan Lytton, ketika tidak lagi ada kekuasaan tirani dalam masyarakat Indonesia dalam Era Reformasi itu, maka opini kelompok masyarakat yang dipublikasikan itu jadi tirani yang menghendaki pembubaran suatu organisasi tanpa peduli dan menghargai hak-hak anggota masyarakat lainnya.

Lepas dari perdebatan hukum sah tidaknya, ada tidaknya wewenang mengumumkan pembubaran PERADI itu, tindakan mengumumkan pembubaran PERADI itu sendiri telah mengabaikan penghargaan terhadap hak-hak setiap advokat yang berada di bawah PERADI. Pembubaran PERADI itu merupakan hak setiap advokat yang jadi anggota PERADI sesuai dengan Anggaran Dasar PERADI.

Pertanyaan reflektifnya adalah: bagaimana mungkin kita mulai membangun suatu organisasi advokat dengan mengabaikan penghargaan terhadap hak setiap advokat yang jadi anggota PERADI itu?

Tidak adanya penghargaan dan perendahan hak anggota suatu komunitas hanya terjadi dalam “undecent society” – dimana institusi dalam masyarakat (baca: organisasi profesi advokat) menghargai dan menghormati hak-hak para anggotanya. Komunitas advokat sebagai suatu masyarakat profesional yang kita sebut sebagai “officium nobile” itu adalah suatu “decent society” yang menghargai dan menghormati hak-hak anggotanya.

Lebih daripada itu, profesi advokat sebagai “officium nobile” di dalamnya terkandung panggilan tugas dan tanggung jawab untuk melawan segala bentuk praktek tirani di negeri ini. Ketika profesi advokat itu sendiri melakukan praktek tirani apapun bentuknya, maka profesi itu kehilangan kesejatian kehormatan dan kemuliaannya.

Pertanyaan kita: bagaimana mungkin kita dapat membangun suatu organisasi advokat yang kredibel, profesional, memiliki integritas, dan dapat membangun dan menegakkan profesi advokat sebagai “officium nobile” itu ketika kita sendiri telah memulainya dengan mengkianati kehormatan dan kemuliaan profesi itu dengan melakukan praktek tirani? Maka, wajar dan waras ketika saya dan Anda tidak bereaksi apa-apa atas pengumuman itu, selain prihatin.*

* Advokat & Penyair

Peradi itu Rumah Kita

Gabriel Mahal*

Hari Sabtu kemarin, seorang advokat muda tanya pandangan saya tentang PERADI. Saya tidak tahu kenapa dia tanya soal itu. Mungkin saja dia lagi galau atau miris melihat senior-seniornya yang sadar atau tidak, sengaja atau tidak, terus mewarisi semangat perpepecahan dalam organisasi advokat. Suatu semangat buruk yang mestinya telah dimatikan bersamaan dengan lahirnya UU Advokat yang merupakan hasil perjuangan profesi advokat itu sendiri.

Pertanyaan advokat muda itu saya jawab singkat, “PERADI itu, rumah kita”. Ya, rumah kita! Rumah para advokat se-nusantara. Karena rumah itu dibangun oleh kita semua dan untuk kita semua lewat masing-masing organisasi advokat. Rumah itu dibangun di atas fondasi komitmen kita bersama. Bukan hanya sebatas kepentingan kita. Tetapi, komitmen.

Ada perbedaan antara kepentingan dengan komitmen itu. Ketika kita bangun rumah itu hanya karena kepentingan, maka bangunan itu kita pertahankan sebatas memungkinkan untuk dipertahankan dengan mengacu pada terpenuhinya kepentingan itu. Tetapi ketika kita bangun rumah itu atas dasar komitmen kita bersama, maka kita tidak akan menerima alasan-alasan apapun untuk tidak mempertahankan dan tidak terus membangun rumah kita itu menuju pada hasil yang kita impikan: suatu organisasi yang kuat, berintegritas, berwibawa, dan jadi elemen penegak yang penting di negeri ini.

Pada saat kita dirikan itu PERADI setiap kita, apalagi para advokat yang menandatangani pendirian PERADI itu, telah meletakkan komitmen individunya sebagai komitmen kolektif yang jadi fondasi kokoh rumah kita itu. Mungkin kita punya catatan akan pandangan Vince Lombardi (1913-1970), pelatih football Amerika yang dikenal sebagai simbol “single-minded determination to win”. Lombardi meyakini “individual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a company work, a society work, a civilization work.” Realitas itulah yang terjadi pada tahun awal berdirinya PERADI. Sebab setiap kita masih teguh memegang komitmen individu yang kita patrikan sebagai komitment kolektif, fondasi kokoh rumah kita itu.

Mungkin kita masih punya catatan momen monumental pendirian PERADI, rumah kita itu. Kita semua penuh dengan sukacita. Tidak ada yang mempersoalkan fondasi rumah yang saat itu masih dari tanah dan ada lobang-lobangnya. Tidak ada yang ributkan soal dinding yang saat itu masih dari bambu dan ada celah-celahnya. Tidak ada yang protes dengan atapnya yang saat itu masih dari alang-alang dan masih ada bocor-bocornya. Itu semua tidak lebih penting daripada komitmen kita dan impian mewujudkan bangunan rumah PERADI tempat kita semua bernaung, bersatu dalam ikatan profesi yang kita agungkan sebagai “officium nobile” itu.

Kita semua sepakat jadikan PERADI itu sebagai rumah kita, walau beralas tanah, berdinding bambu, beratap alang-alang. Komitmen kita saat itu adalah batu cadas fondasi kokoh yang beri kita semangat dan kegairahan untuk mulai dan terus membangun rumah itu jadi rumah megah, kokoh dan kuat, tempat bernaung anak-anak negeri “officium nobile” itu. Komitmen itu meletakkan kewajiban etika dan moral kepada kita untuk menjaga keutuhan rumah itu dan tidak pernah membongkarnya atau kita lari meninggalkan rumah itu hanya karena ketidak-sukaan kita, kekecewaan kita kepada orang-orang yang kita percayakan mengurus rumah itu. Jika kita bongkar atau lari dari rumah kita itu, hal tersebut sama dengan menyangkal komitmen kita. “If you deny yourself commiment, what can you do with your life?” pertanyaan reflektif Harvey Fierstein, aktor Amerika itu, tentu akan jadi pertanyaan kita saat kita hendak bongkar atau lari dari rumah kita itu.

PERADI itu, rumah kita! Itu telah jadi komitmen kita bersama saat pendirian rumah itu. Jika hari ini kita menyatakan bahwa rumah kita itu harus dibongkar, dibubarkan karena fondasinya rapuh, dindingnya berlobang, atapnya bocor, hal itu sama dengan menyatakan kerapuhan diri kita, lobangnya diri kita, bocornya diri kita. Bagaimana mungkin kita berharap dan percaya dapat membangun rumah baru dengan kerapuhan diri kita sendiri, lobangnya diri kita sendiri, dan bocornya diri kita sendiri? Hanya kepada yang teguh memegang komitmennya kita dapat menaruh harapan dan kepercayaan. Keteguhan memegang dan setia pada komitmen itu merupakan roh dari advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia, tidak hanya dalam relasi dengan sesama rekan profesi, dengan klien, dengan masyarakat, tetapi juga dalam membangun organisasi advokat.

Keteguhan dan konsistensi memegang komitmen untuk tetap menjaga tegak berdirinya, keutuhan, dan pembangunan PERADI sebagai rumah kita itu, menggambarkan juga komitmen profesi kita dalam mendevosikan diri kepada hukum dan keadilan sejati dalam perspektif pandangan Jimmy Carter, Presiden Amerika Serikat ke 39 itu, “ The law is not the private property of lawyers, nor is justice the exclusive province of judged and juries. In the final analysis, true justice is not a matter of courts and law books, but of a commitment in each of us to liberty and mutual respect.”

Kepada rekan advokat muda itu saya katakan, “tinggallah dan bangunlah PERADI, rumah kita itu!*

*Advokat dan Penyair